![]() |
| Lady Gaga disambut penggemar di Jepang (REUTERS/ Toru Hanai) |
Kuasa hukum Big Daddy Entertaiment, selaku penyelenggara konser Lady
Gaga meminta perlindungan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
terkait kelanjutan konser bertajuk 'The Born This Way Ball' dan ancaman
terhadap penyelanggara konser.
Minola Sebayang selaku kuasa hukum promotor itu menemui Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, guna menyampaikan surat yang berisi kesiapan mereka untuk melakukan kompromi dan membicarakan konser penyayi pop asal Amerika Serikat itu.
"Kami siap kompromi dan mediasi. Tapi semua instansi kayaknya alergi. Kami bingung dan karena itu kami sampaikan surat ke Polri dan Pak Priyo," ujar Minola di kompleks DPR RI, Senin malam, 21 Mei 2012.
Langkah ini diambil promotor konser menyusul polemik soal kelanjutan konser yang makin ramai diperbincangkan. Ia juga menyayangkan soal alasan pencabutan izin konser yang berkaitan dengan masalah kamtibmas.
"Kalau kamtibmas itu kurang tepat, karena belum tahu konsernya seperti apa. Kalau alasan norma dan susila, bukan wewenang polisi," ujarnya.
Karena itu, Minola berkomitmen untuk duduk bersama dan membicarakan mengenai mana yang layak dan mana yang tidak layak yang terkait dengan kesusilaan itu.
Menurut Minola, bila aksi penolakan konser disertai dengan ancaman, sudah terjadi pelanggaran hukum. Dengan kondisi yang tidak jelas ini, seharusnya menjadi ujian bagi semua pihak untuk mencari solusi.
"Ini saatnya Pancasila diuji dengan hal-hal semacam ini," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya mengambil sisi positif atas penolakan konser. Karena itu, Minola memohon kepada Polri agar bebas dari tekanan pihak manapun.
Minola Sebayang selaku kuasa hukum promotor itu menemui Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, guna menyampaikan surat yang berisi kesiapan mereka untuk melakukan kompromi dan membicarakan konser penyayi pop asal Amerika Serikat itu.
"Kami siap kompromi dan mediasi. Tapi semua instansi kayaknya alergi. Kami bingung dan karena itu kami sampaikan surat ke Polri dan Pak Priyo," ujar Minola di kompleks DPR RI, Senin malam, 21 Mei 2012.
Langkah ini diambil promotor konser menyusul polemik soal kelanjutan konser yang makin ramai diperbincangkan. Ia juga menyayangkan soal alasan pencabutan izin konser yang berkaitan dengan masalah kamtibmas.
"Kalau kamtibmas itu kurang tepat, karena belum tahu konsernya seperti apa. Kalau alasan norma dan susila, bukan wewenang polisi," ujarnya.
Karena itu, Minola berkomitmen untuk duduk bersama dan membicarakan mengenai mana yang layak dan mana yang tidak layak yang terkait dengan kesusilaan itu.
Menurut Minola, bila aksi penolakan konser disertai dengan ancaman, sudah terjadi pelanggaran hukum. Dengan kondisi yang tidak jelas ini, seharusnya menjadi ujian bagi semua pihak untuk mencari solusi.
"Ini saatnya Pancasila diuji dengan hal-hal semacam ini," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya mengambil sisi positif atas penolakan konser. Karena itu, Minola memohon kepada Polri agar bebas dari tekanan pihak manapun.
Sumber: VIVAnews



